BPKP tinjau akuntabilitas progres rehab rekon rumah dampak gempa

Sumbawa Barat. PublikOnline – Sejak terjadinya Gempa pada Bulan Agustus 2018 lalu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang berdampak kepada ribuan rumah warga serta beberapa fasilitas umum rusak. Hasil verifikasi tim verifikator dari PUPR, sebanyak 18.515 unit rumah rusak sesuai SK Verifikasi tahap I sampai dengan tahap VI, kerusakan tersebut tersebar di semua kecamatan di KSB yang jumlahnya bervariasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Ir. Lalu Muh. Azhar, M.M pada rapat Pemantauan, peninjauan dan pemeriksaan lapangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  perwakilan Provinsi NTB di kantor BPBD KSB, Kamis (21/2).

Diungkapkan Kalak BPBD, Sampai dengan saat ini jumlah dana yang sudah ditransfer oleh BNPB pusat ke BPBD KSB kepada dua SK yakni SK verifikasi tahap I dan tahap II adalah sebanyak 5919 unit dengan nilai total Rp109.315.000.000., dimana transfer dana dilakukan sebanyak empat kali.

Dana tersebut untuk SK tahap I sebanyak 2081 unit rumah dengan nilai Rp35.765.000.000., untuk SK tahap II sebanyak 3838 unit rumah dengan nilai Rp64.900.000.000., atau di SK verifikasi tahap dua ini 5919 unit rumah terdampak.

Baca juga : bupati-smelter-akan-tingkatkan-gerakan-ekonomi-di-ksb/

Sementara itu, Koordinator Pengawas BPKP, Triwibowo Aji mengatakan bahwa Ia bersama tim nya turun sesuai dengan perintah presiden untuk mengecek dan memantau akuntabilitas progres rehab rekon rumah terdampak Gempa di KSB.

“Dengan berbagai dinamika yang terjadi, pasti akan ada kendala dan akan ada kekurangan dalam akuntabilitas, oleh karena itu kami turun untuk mengecek sehingga jika terdapat masalah atau kekurangan bisa segera dilengkapi.” Kata Tribowo.

Tribowo bersama Tim nya akan langsung mengecek ke lapangan pada Jumat (22/2), direncanakan tim BPKP akan mengambil sample di tiga kecamatan terdampak yakni kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Seteluk.

“Kami akan mengambil sample pada beberapa desa di tiga kecamatan dengan rincian 10 unit rumah rusak barat, 10 unit rumah rusak sedang dan 10 unit rumah rusak ringan beserta laporan dan pertanggungjawaban dana dan progres fisiknya”. Tambah Tribowo.

Tribowo mengungkapkan, tujuan dari pemeriksaan dan peninjauan ini bukan untuk mengaudit tetapi memantau sejauh mana akuntabilitas itu sehingga jika ada kekurangan atau masalah bisa segera di perbaiki.

“Per 31 maret pembangunannya harus final dan data harus siap untuk diaudit oleh BPK.” Kata Tribowo. feryal/tifa/rangga.

Satu tanggapan untuk “BPKP tinjau akuntabilitas progres rehab rekon rumah dampak gempa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *