Tegakan Aturan Tata Ruang, Pemda Sumbawa Barat Bongkar Satu BTS

Sumbawa Barat. Diskominfo – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membongkar sebuah Base Transceiver Station (BTS) milik PT. Lesmana Swasti Prasida (PT. LSP) yang berada di Kelurahan Kuang Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (28/10/2019).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KSB, Mujiburrahman saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (30/10/2019) mengatakan bahwa pembongkaran BTS yang dibangun pada tahun 2017 lalu ini karena tanpa rekomendasi dan menyalahi kesesuaian penataan ruang.

Baca Juga : kesan-mendalam-pada-khotaman-dan-imtihan-al-quran-daarul-istiqomah/

“Sesuai dengan tahapan dan prosedurnya, kami telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dan mendapat respon baik dari perusahaan. Ini zona perumahan padat, dalam peraturan tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) lokasi ini masuk dalam zona perumahan tingkat padat. Berdasarkan matrix, ini termasuk zona X atau padat pemukiman sehingga dilarang.” kata Mujiburrahman.

Pembongkaran tersebut diawali dengan menonaktifkan dan memutuskan aliran listrik BTS minggu  lalu kemudian dilakukan pembongkaran. Pemerintah KSB, kata Kabid, mengapresiasi atas respon yang baik yang diberikan oleh pihak perusahaan.

“Ini tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) KSB dan Peraturan Bupati terkait dengan penerapan sangsi administratif terhadap pelanggaran tata ruang.” Ungkap Mujiburrahman.

Selain BTS milik PT LSP, Pemerintah Daerah juga akan segera mengeksekusi satu BTS lainnya yaitu milik PT Solusi Tunas Pratama yang berlokasi di dekat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-syifa Taliwang yang juga menyalahi kelola tata ruang.

Baca Juga : puluhan-santri-tpq-daarul-istiqomah-berhasil-menyelesaikan-pendidikan-dasar-al-quran/

“Prinsipnya sama, kami akan segera melakukan pembongkaran terhadap tower milik PT STP tersebut. Kami telah melayangkan teguran tiga kali dan rencana pada minggu depan kami akan eksekusi,” tutur Mujiburrahman.

Terkait dengan BTS yang dibongkar, kata Mujiburrahman, untuk sementara akses 4G mungkin sedikit terganggu tetapi ada alternatif titik lain yang secara tata ruang bisa dibangun. PU PR memberikan opsi-opsi kepada provider tentang lokasi yang sesuai dengan tata ruang.

“Setelah mereka tindak lanjuti dan berkoordinasi, didapatlah titik yang pas. Jadi BTS ini dibongkar untuk direlokasi atau akan dibangun kembali sesuai tata ruang.

Harapan kami, tambah Mujiburrahman, kepada perusahaan yang terkait dengan provider khususnya telekomunikasi untuk melakukan koordinasi dan mencari informasi ke dinas PU dan Tata Ruang untuk memastikan titik-titik koordinat yang nantinya diperbolehkan secara aturan untuk dilakukan pembangunan.

“Selama ini teman-teman provider itu melakukan pembangunan tanpa melakukan koordinasi atau memastikan koordinatnya secara ruang betul atau tidak. Ke depannya kami harapkan ada perubahan pola pembangunan yang harus didahului dengan koordinasi kepada dinas terkait.” Tutupnya.

Untuk mempermudah pelayanan kepada publik, Dinas PU PR telah menyediakan aplikasi berbasis web dan android terkait dengan informasi pola ruang yang dapat diinstal di playstore yang bernama “Si Mantar”. Setiap masyarakat atau perusahaan yang menginginkan informasi awal terkait pola ruang dapat mengakses aplikasi tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *