Indeks Bantuan PKH 2020 Naik. Besaran Bantuan Tergantung Dari Beban Keluarga

Sumbawa Barat. PublikOnline – Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial pada tahun 2020 masih sama dengan tahun sebelumnya, dilakukan dengan sistem non-flat. Maksudnya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan dana yang berbeda-beda, tergantung dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Penerimanya tetap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dan disesuaikan dengan keadaan KPM berkaitan dengan komponen,” kata Kepala Dinas Sosial kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dr. Syaifuddin saat memimpin apel pagi di Komplek Kemutar Telu Center Taliwang, KSB,Rabu  (29/1/2020).

Jumlah dana PKH yang diterima KPM berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 total bansos PKH Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp. 21.030.125.000,-

Demikian juga disampaikan oleh Koordinator Kabupaten PKH, Sugianto, ST., adapun indeks bantuan untuk komponen yang lain masih tetap, yakni komponen pendidikan anak SD/sederajat Rp900 ribu per tahun, komponen pendidikan anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, komponen pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun. Serta komponen penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta dan komponen lanjut usia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta per tahun.

Tahun 2020 kementerian Sosial menaikan indeks bantuan PKH. Kenaikan indeks terdapat pada kategori ibu hamil dan anak usia dini yang semula masing-masing menerima Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per  tahun.

“Adapun penyaluran bansos PKH dilakukan 3 bulan sekali atau 4 tahap setahun yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober,” katanya.

Tambah Sugianto, pada 2019, selain bantuan perkomponen keluarga penerima manfaat PKH juga mendapat bantuan tetap sebesar Rp550.000 per tahun. Bantuan tetap ini diberikan pada pencairan tahap pertama. Tetapi pada tahun 2020 ini bantuan tetap itu ditiadakan.

“Bantuan tetap telah ditiadakan tetapi ada peningkatan indeks bantuan dan hingga 28 Januari 2020 berdasarkan indeks terbaru sudah tersalurkan bansos PKH Tahap I senilai 4,8 M lebih untuk 5.538 KPM. Bansos tersebut lansung disalurkan ke rekening masing-masing KPM”, katanya.

“Paling banyak, setiap KPM mendapat empat komponen indeks. Kami sudah hitung, angka maksimal total bisa Rp9 juta lebih per tahun setiap KPM,” jelasnya lagi.

Peran Pendamping KPH Sangat Penting.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial KSB, Endang Yunari, S.Pi,. saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, karena model pemberian PKH 2020 sangat bergantung pada komponen beban kebutuhan yang ditanggung, peran pendamping PKH menjadi penting. Mereka lah yang memutakhirkan data KPM setiap tiga bulan.

“Data PKH harus tetap diupdate secara berkala, karena ini menentukan banyaknya bantuan ayang akan diberikan. Kalau tidak diupdate, data tertinggal, bantuan yang diterima berbeda. Ini bisa masalah,” ujarnya.

Apabila masih ada keluarga miskin yang belum masuk basis data terpadu (BDT) Kemensos, bisa melapor melalui kelurahan dan kecamatan. Tambahnya, kemudian kepala Dinas Sosial kabupaten/kota bisa mendaftarkan kepada Kemensos. Bupati/wali kota pun perlu menetapkannya dalam SK secara berkala.

“Kami akan tetap mengarahkan pendamping PKH untuk memastikan validitas data dan penyaluran bantuan sampai ke tangan KPM. Di sisi lain, pemberdayaan KPM sangat diperlukan untuk  menunjang peningkatan ekonomi keluarga yang lebih baik,” katanya.

Kabupaten Sumbawa Barat Dapat Tiga Penghargaan Sekaligus.

Endang juga menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa barat telah mampu menggraduasi KPM PKH sebanyak  209 KPM  (83 KPM keluar secara Sukarela dan 126 graduasi alami) dari target 200 KPM di tahun 2019 .

Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya pendamping sosial PKH yang secara intensif melakukan kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga), dimana P2K2 telah mampu merubah pola pikir masyarakat agar tidak semata-mata bergantung pada bantuan pemerintah.

Suatu kebanggaan bagi kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan program PKH bahwa pada tahun 2019 Dinas sosial selaku pelaksana program mendapatkan  penghargaan untuk 3 kategori (Kabupaten graduasi mandiri terbanyak, Pendamping Inovatif dan administrator rekonsiliasi terbaik).

Penghargaan ini diberikan dalam kegiatan jambore Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tingkat Provinsi di Mataram pada 12 Desember 2019 lalu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *